ANALISA.CO.ID.BONE–Oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bone disebut-sebut meminta jatah ke beberapa sekolah tingkatan pertama (SMP) terkait program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2022.
Oknum tersebut berinisial AY, ia diduga mendatangi sejumlah sekolah SMP yang mendapat bantuan DAK dengan meminta uang senilai Rp 10 hingga Rp 50 juta untuk disetor ke salah satu pimpinan. Permintaan uang tersebut dilakukan setelah bantuan DAK dirampungkan penggunaannya.
Menurut pengakuan salah satu kepala sekolah dirinya pernah diminta untuk menyerahkan uang oleh oknum berinisial AY dengan alasan akan disetor ke pimpinan dinas pendidikan.
Kepala sekolah tersebut juga menyayangkan permintaan jatah tersebut.
“Orangnya pernah datang dan minta uang 10 juta setelah pembangunan selesai. Dinas pendidikan sudah tidak beres,” kata sumber yang minta namanya dirahasiakan.
Dilansir dari media listingnusatara, menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bone Andi Fajaruddin membatah tudingan tersebut, menurutnya pungutan sejumlah uang yang menyebut namanya itu tidaklah benar. “Tidak ada itu ndi, lama sekalimi itu selesai bangunan satu bulan lalu,” jawabnya.
Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan menurutnya hal itu tidak benar. “Setelah kami klarifikasi kepada yang bersangkutan inisial AY, ternyata menurutnya itu tidak benar, apalagi sampai mematok sejumlah nilai nominal tertentu.
“Menurut AY, saya sendiri jarang turun ke sekolah apalagi mau meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pak kadis,” tambahnya.
Selain itu pihaknya juga telah melakukan cross check dengan meminta informasi ke beberapa kepala sekolah penerima bantuan DAK, dan informasi yang diterima dari beberapa kepala sekolah mengaku kalau tidak pernah ada permintaan seperti itu.
“Kami justru heran kalo ada informasi seperti itu, padahal pekerjaan sudah lama selesai, sudah selesai bulan lalu,” jelasnya.
Informasi ini pun saat ini sedang santer dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat, Sebab dengan adanya dugaan sikap “premanisme” yang dilakukan oleh petinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Aktivis PMII Muis Pamungkas yang juga merupakan Mantan Ketua PMII Komisariat STIA PRIMA BONE mengatakan, agar polisi bisa mengusut tuntas pesoalan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Tidak menutup kemungkinan hal ini sudah lama terjadi tubuh Dinas Pendidikan, harusnya mereka mendidik bukan malah beri contoh buruk, Semoga saja itu bisa di clearkan dan Polisi mengusut tuntas persoal Jatah boss DAK ini.” tuturnya.
