BONE, ANALISA.CO.ID,– Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPRD Bone Terkait permasalahan ruas jalan yang terdapat di beberapa titik dibone yang dianggap menyalahi aturan dan tidak prioritas
Seperti keluhan masyarakat Cina, Barebbo, Ponre yang sampai hari ini memprotes beberapa pekerjaan jalan diwilayahnya, dikarenakan pekerjaan jalan disana mengerjakan ruas jalan yang tidak prioritas bahkan disinyalir titik jalan tersebut hanya menghubungkan ke Lahan Pertambangan Ilegal yang tidak ada permungkiman warga sama sekali dialamnya.
Pembawa Aspirasi, Penggiat Desa Asmarjun, sangat menyayangkan kebijakan pemerintah daerah Bone dalam menyusun titik pekerjaan ruas jalan tidak melihat beberapa aspek, seperti aspek asas manfaat, ekonomi, dan kepadatan lalu lintas umum serta aspek keadilan sehingga terpaksa mengadukan ke Komisi 3 DPRD Bone untuk ditindaklanjuti
“Kami mewakili keresahan masyarakat sudah 10 tahun teriakkan perbaikan jalan utama Barebbo, Cina, Ponre yang sangat rusak parah selama bertahun tahun, dan luput dari perhatian pemerintah, Bahkan setiap tahun masyarakat melakukan swadaya untuk mengumpulkan dana guna perbaiki jalan, namun karena sifatnya terbatas dan tidak bisa bertahan lama” kata Anjung dalam Rapat RDPU dengan Komisi 3 DPRD Bone itu.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas BMCKTR Bone, H. Askar menjawab soal keterbatasan anggaran daerah sehingga tidak mampu mengakomodir banyak ruas jalan,
“Kami selalu pelaksana pemegang tupoksi yang membidangi infrastruktur jalan ini tentu harus berfikir keras untuk mendapatkan sumber sumber pendanaan, jadi kami jelaskan ruas jalan lampoko-wollangi ini sudah masuk 3 tahun terakhir di hasil musrembang ini datanya, namun dalam menentukan pekerjaan ruas jalan itu kan kami ada pimpinan yang akan menentukan yang mana ruas jalan harus diselesaikan tahun ini” terangnya
Asmarjun menjelaskan yang paling parah katanya, pekerjaan ruas Jalan Pabbacue-Lonrong yang merupakan akses utama (primer) masyarakat Barebbo, Cina Ponre menuju pusat kota kabupaten Bone, Namun lebih memilih pekerjaan ruas jalan yang tidak priortas hanya menghubungan desa dan tidak ada permungkiman warga, hanya mempasilitasi tambang ilegal didalamnya
“Kami paham Pemda soal keterbatasan Anggaran, namun karena terbatasnya harusnya yang dikerja adalah yang primer dulu, yang sangat prioritas dlu bukan yang tidak prioritas dan dalamnya tidak ada permungkiman warga bahkan hanya ada tambang didalamnya tidak jelas status hukumnya,” terangnya
Selain itu wakil ketua Komisi 3 DPRD Bone, Andi Adhar bersama anggota komisi 3 yang lain berjanji akan meninjau langsung ke lapangan
“Supaya masalahnya jelas, Kami akan segera turun langsung meninjau kelapangan setelah itu kami rapat bersama komisi 3 dan mengeluarkan rekomendasi kepada dinas terkait, termasuk memperbaiki badan jalan ruas jalan Pabbacue-Lonrong yang rusak parah sesuai permintaan dari pembawa aspirasi” jelasnya
