ANALIS.CO.ID, BONE 》Aksi demonstrasi yang digelar oleh sekolompok masyarakat yang menamai dirinya Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi di Kabupaten Bone pada Sabtu 23 Agustus 2025 lalu dinilai warga sebagai aksi tandingan demontrasi akbar penolakan kenaikan PBB-P2 pada 19 Agustus 2025 lalu, bahkan disebut sebagai “Demo Nasi Bungkus”.
Bagaimana tidak, terkesan dikoordinir, dalam pantauan Analisa, penyelenggara demo tersebut telah menyediakan nasi bungkus sekira 5000 porsi. Tapi yang datang hanya puluhan.
“Kami diundang pertemuan oleh pihak Dinas Pertanian. Nyatanya, aksi demonstrasi. Ada juga diantara kami hanya datang ambil nasi lalu pulang,” ungkap salah seorang peserta demonstrasi yang tak ingin disebutkan namanya, Senin 25 Agustus 2025.
Selain itu, saat gelaran aksi demonstrasi tersebut, tertulis lembaran-lembaran yang bertuliskan ujaran kebencian bahkan dinilai provokatif yang tak berdasar.
Tertulis dalam selebaran tersebut beberapa nama yang dituding sebagai dalang aksi unjuk rasa 19 Agustus yakni, “Hantu Malam, Tangkap Andi Mantra Bumi dan Andi Singke Atau Kami yang Adili.”
Tulisan lainnya, “Copot Ketua DPRD.” dan “Kokoci Group, Tangkap dan Adili Sakir Sabara Dalang Kerusuhan”.
Andi Mantra Bumi sebagai nama yang disebut dalam selebaran tersebut menegaskan bahwa tudingan tersebut tak berdasar.
“Tudingan itu tak berdasar, ini memprovokasi kami dan nama-nama lain yang tertulis di selebaran itu. Apa salahnya saya dan Andi Singke ikut demonstrasi menolak kebijakan Pemda Bone terkait PBB-P2? Sampai dikaitkan dengan politik,” ujar Andi Mantra Bumi kepada Analisa, Senin (25/8/2025).
Menurut Andi Mantra, pihak-pihak yang menuding hingga mengkaitkan ke hal politik belum move on terkait Pilkada 2024 lalu.
Ia menduga aksi tersebut ditunggangi oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat.
“Ini murni keresahan masyarakat. Pasca Pilkada kita semua kembali bersatu dengan bupati terpilih. Loh kok, ketika dikritik, dikaitkan dengan hal politik padahal massa aksi tak berfikir hingga ke arah itu. Ada apa? Apakah harus pendukung dulu baru boleh mengkritik?” Kesalnya.
Andi Mantra pun mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik aksi provokasi yang digelar pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi.
“Ngakunya pemerhati demokrasi tapi tak paham demokrasi. Ngakunya aksi damai tapi memprovokasi. Ngakunya ribuan tapi puluhan. Polisi harus tangkap provokatornya, untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong
mengaku merasa lucu disebut sebagai dalang aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) di kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bone pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu.
Hal itu mencuat saat gelaran aksi damai yang digelar oleh sekelompok masyarakat pagi tadi Sabtu (23/8/2025).
Sebuah selebaran yang dibawa demonstran menuding Ketua DPRD Bone sebagai dalang aksi unjuk rasa di Pemda Bone.
ATW sapaan akrab Ketua DPRD Bone mengaskan bahwa hal itu tak benar dan tak berdasar.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi peraturan per-Undang-undangan serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Setiap bentuk tindakan anarkis atau yang mengarah pada kerusuhan bukanlah bagian dari nilai maupun tanggung jawab yang saya emban,” jelasnya, Senin (23/8/2025).
Menurut ATW, tuduhan tak berdasar itu merupakan pencemaran nama baik.
“Apabila diperlukan, saya siap memberikan klarifikasi kepada pihak berwenang, agar permasalahan ini dapat diluruskan secara objektif dan transparan,” ujarnya.
“Saya berharap semua pihak tetap menahan diri, menjaga kondusifitas, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang ingin memperkeruh suasana di Kabupaten Bone,” ucapnya.
Sementara, pihak pengunjuk rasa mengaku tak tahu menahu terkait selebaran tersebut.
Tampil sebagai orator pada aksi “Nasi Bungkus” tersebut, dua odang mantan Ketua DPRD Bone yakni: Saipullah Latif dan Fahri Rusli.
