ANALISA.CO.ID, BONE ~ Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pemerintah desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Bone, menggelar sarasehan dengan tema “Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa.
Pembukaan kegiatan tersebut digelar di Hotel Novena, Watampone. Renacananya, kegiatan itu akan digelar selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Desember 2023.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bone.
Ketua Apdesi Kabupaten Bone, A. Mappakaya Amir menjelaskan bahwa pembagian peserta ke dalam empat kelompok tersebut dilakukan untuk memastikan optimalitas materi yang diberikan.
“Kita undang kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan yang anggota BPD. Ini kami lakukan sesuai dengan kondisi ruangan yang tersedia,” ujar A. Mappakaya Amir di hadapan para wartawan.
Ditambahkannya, kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa.
“Materi-materi yang diberikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang optimal kepada peserta dalam mengelola pemerintahan desa,” katanya.
Menyangkut sumber daya untuk kegiatan ini, A. Mappakaya Amir menyebutkan bahwa kegiatan ini didukung secara swadaya oleh anggota Apdesi.
“Sumber daya kegiatan ini bersumber dari para anggota, dan kami berharap dengan dukungan dari teman-teman media, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Bone Andi Islamuddin yang membuka kegiatan tersebut menyoroti esensi pemerintahan yang fokus memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Dalam sambutannya, Islamuddin menekankan pentingnya merumuskan program pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata atas kemauan kepala desa.
Diketahui, Kabupaten Bone telah mengalokasikan bantuan Dana Desa (DD) di atas Rp1 miliar untuk semua desa di wilayahnya. Pj. Bupati berharap agar anggaran tersebut diarahkan dengan cermat kepada skala prioritas guna memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Sudah 8 tahun DD digelontorkan, dan saatnya kita evaluasi sejauh mana kemanfaatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Perlu peningkatan agar efeknya benar-benar terasa di seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Pj. Bupati.
Pentingnya pengelolaan dana desa juga menjadi sorotan dalam pidato tersebut. Pj. Bupati memberikan peringatan terhadap potensi permasalahan hukum yang dapat muncul akibat pengelolaan dana desa yang tidak benar. Meskipun mengakui adanya beberapa kasus, beliau menyebut bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan APH telah menghasilkan hasil positif.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya penggunaan dana desa secara fiktif. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terus dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” tegas Pj. Bupati.
Pj. Bupati juga menitipkan pesan kepada para kepala desa terkait menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Beliau menekankan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dihindari agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Perbedaan pilihan itu wajar dalam pemilu. Tujuan semua calon kepala desa baik, hanya jalannya yang berbeda. Mari jaga persatuan dan hindari perpecahan dalam membangun desa kita,” pungkas Pj. Bupati Bone. (*)
