MAKASSAR, ANALISA.CO.ID ● Momentum peringatan Hari Buruh Internasional dimanfaatkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan strategis yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Ketua Cabang IMM Kota Makassar, Firman Karim, dalam pernyataannya menegaskan bahwa persoalan buruh, guru, dan pelaku UMKM masih menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam keterangannya, Firman Karim menyampaikan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Oleh karena itu, IMM mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam memberdayakan UMKM, khususnya di daerah.
“Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar kami respons secara positif sebagai bagian dari penataan kota. Namun, langkah tersebut seharusnya diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan solusi, seperti alokasi tempat usaha baru bagi UMKM yang terdampak,” ujarnya.
Selain itu, IMM juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. Menurut Firman Karim, peran guru sebagai pilar utama pendidikan belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian yang layak dari negara.
“Kesejahteraan guru masih perlu diperhatikan secara serius. Kami mendorong pemerintah untuk mempermudah akses pengangkatan guru serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara adil,” tambahnya.
Tak kalah penting, isu kesejahteraan buruh juga menjadi sorotan utama dalam pernyataan tersebut. IMM menilai masih banyak buruh yang menerima upah di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR), yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka.
“Pada momentum Hari Buruh ini, kami menegaskan bahwa kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada lagi buruh yang menerima gaji di bawah UMR. Negara harus hadir untuk menjamin keadilan dan kelayakan hidup bagi para pekerja,” tegasnya.
Dalam aksi yang digelar di sepanjang Jalan AP Pettarani, Makassar pafa 1 Mei 2026 itu, massa IMM turut menyuarakan kritik terhadap janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Jenderal Lapangan aksi, Muh Hasby Assidiq, menilai bahwa janji tersebut hingga kini belum sepenuhnya terealisasi secara nyata di tengah masyarakat.
“Kami mempertanyakan komitmen pemerintah terkait janji 19 juta lapangan pekerjaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengangguran, khususnya dari kalangan pemuda dan fresh graduate. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar tidak sekadar menyampaikan janji tanpa realisasi yang jelas,” tegas Muh Hasby Assidiq dalam orasinya.
Ia juga menambahkan bahwa aksi yang dilakukan IMM Kota Makassar di Jalan AP Pettarani merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada rakyat. IMM akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kesejahteraan buruh, guru, dan pelaku UMKM,” tutupnya.
IMM Kota Makassar berharap bahwa melalui momentum Hari Buruh ini, pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya buruh, guru, dan pelaku UMKM sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. (*)
