ANALISA.CO.ID, BONE 》Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi yang digelar di Kabupaten Bone pada Sabtu 23 Agustus 2025 menuai sorotan tajam.
Demonstrasi yang diklaim sebagai bentuk partisipasi rakyat itu dinilai sarat kepentingan politik, terlebih karena sebagian besar massa datang hanya untuk mengambil konsumsi lalu pulang.
Sejak pagi, peserta aksi terlihat bergerombol menuju titik demonstrasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, mereka diarahkan oleh lurah dan kepala desa di beberapa wilayah.
Mobilisasi tersebut menimbulkan dugaan bahwa aksi tidak murni digerakkan oleh kesadaran masyarakat, melainkan melalui instruksi aparat pemerintahan tingkat bawah.
Kehadiran massa pun berlangsung singkat. Usai mendengarkan orasi singkat dari sejumlah tokoh, banyak peserta memilih meninggalkan lokasi.
Fenomena ini semakin memperkuat anggapan bahwa tujuan utama sebagian warga hanyalah memenuhi undangan sekaligus mengambil jatah nasi kotak yang telah disediakan oleh penyelenggara.
Dalam aksi tersebut, tampil beberapa tokoh yang dikenal sebagai orang dekat lingkaran Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, dan wakilnya Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM.
Mereka menggunakan momentum aksi untuk menyuarakan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah.
Salah satunya, H. Saipullah Latif, yang selama ini dikenal sebagai tim sukses bupati, menyampaikan orasi yang mengajak masyarakat mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Bone hanya bisa berlanjut bila masyarakat berdiri di barisan yang sama dengan kepala daerah.
Tokoh lain, Fahri Rusli, yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Sekretaris DPRD Bone, Hj. Faidah, juga turut berorasi.
Ia menyerukan persatuan warga dan menekankan bahwa masyarakat Bone adalah “cinta damai” serta harus mendukung kepemimpinan bupati yang tengah berjalan.
Meski demikian, keberadaan nasi kotak yang sudah disiapkan sebelum massa berdatangan menimbulkan tanda tanya besar.
Publik menduga ada pihak tertentu yang mendanai penuh kegiatan tersebut, sehingga aksi lebih menyerupai panggung dukungan politik ketimbang gerakan murni rakyat.
Sejumlah peserta bahkan mengaku tidak memahami isu utama demonstrasi. Mereka datang semata-mata karena diminta aparat desa untuk hadir.
“Kami hanya ikut disuruh datang, sudah ada nasi kotak disiapkan,” ujar seorang warga yang ditemui di lokasi dengan nada datar.
Kondisi ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang menilai praktik mobilisasi massa semacam itu mencederai nilai demokrasi.
Demonstrasi yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi rakyat justru berubah menjadi agenda politik yang diarahkan untuk memulihkan citra kepala daerah.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal di Bone kerap melibatkan strategi mobilisasi warga.
Alih-alih memperkuat demokrasi partisipatif, aksi semacam ini justru menimbulkan kesan bahwa rakyat dijadikan instrumen kepentingan elite politik.
